Genjot Infrastruktur Jabar, KDM: Pajak Kendaraan Harus Kembali ke Rakyat
BANDUNG – Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) menegaskan bahwa penerimaan dari pajak kendaraan bermotor harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur di berbagai daerah. Menurutnya, dana yang dihimpun dari masyarakat harus dikelola secara optimal untuk mendukung pelayanan publik dan pemerataan pembangunan.
Dalam keterangannya, Dedi Mulyadi menyampaikan bahwa pajak kendaraan merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang memiliki peran strategis dalam membiayai berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, penggunaan anggaran harus diarahkan pada kebutuhan masyarakat yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas hidup.
Ia menekankan bahwa pembangunan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, saluran drainase, hingga fasilitas umum lainnya, menjadi prioritas karena memiliki pengaruh besar terhadap aktivitas ekonomi, mobilitas masyarakat, serta pemerataan pembangunan antarwilayah.
Menurut Dedi, masyarakat akan semakin terdorong untuk taat membayar pajak apabila mereka dapat melihat secara langsung hasil dari kontribusi tersebut. Transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan pembangunan menjadi faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Selain mempercepat pembangunan infrastruktur, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak melalui berbagai inovasi dan penyederhanaan layanan administrasi. Langkah tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Dedi juga mengajak seluruh pemilik kendaraan bermotor agar membayar pajak tepat waktu sebagai bentuk partisipasi dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak akan berkontribusi terhadap tersedianya anggaran yang memadai untuk membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan warga.
Di sisi lain, pemerintah daerah berkomitmen memastikan setiap program pembangunan dilaksanakan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran. Evaluasi terhadap penggunaan anggaran akan terus dilakukan agar setiap rupiah yang berasal dari pajak masyarakat benar-benar memberikan manfaat yang optimal.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga terus memperkuat sinergi dengan pemerintah kabupaten dan kota dalam menentukan prioritas pembangunan infrastruktur. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan hingga ke wilayah yang masih membutuhkan peningkatan akses dan fasilitas publik.
Melalui optimalisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor dan pengelolaan anggaran yang akuntabel, Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap pembangunan infrastruktur dapat berjalan lebih cepat dan merata. Dengan demikian, manfaat pajak yang dibayarkan masyarakat benar-benar kembali kepada rakyat dalam bentuk pelayanan publik yang lebih baik, konektivitas yang meningkat, serta pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan.
